PONOROGO - Dalam upaya memperkuat posisi sebagai Desa Sadar Hukum, Pemerintah Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mendapat kunjungan istimewa dari civitas akademika Universitas Merdeka (UNMER) Malang pada Senin (23/6). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menapaki jejak pembangunan desa berbasis kesadaran hukum.

Rombongan dari Fakultas Hukum UNMER Malang yang didampingi oleh Drs. Imam Fauzan, MM, menjabat sebagai Ketua Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, disambut hangat oleh Riyadi Kepala Desa Kalimalang beserta jajaran perangkat desa. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung implementasi nilai-nilai hukum di masyarakat serta menjalin kemitraan dalam pembinaan hukum di tingkat desa.

“Kami merasa terhormat atas kehadiran UNMER Malang. Ini merupakan bentuk dukungan moral dan intelektual bagi Desa Kalimalang untuk terus tumbuh sebagai desa yang taat aturan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” ungkap Riyadi Kepala Desa Kalimalang dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan diskusi terbuka antara mahasiswa, dosen, dan warga mengenai berbagai persoalan hukum yang sering muncul di masyarakat desa, seperti sengketa tanah, pernikahan, dan penyelesaian konflik sosial. Tim UNMER juga memberikan edukasi seputar hukum dasar serta pentingnya partisipasi warga dalam menciptakan ketertiban sosial.

Menurut Drs. Imam Fauzan, MM, kunjungan ini adalah bagian dari program pengabdian masyarakat yang rutin dilakukan oleh kampus, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam memperluas cakupan Desa Sadar Hukum di wilayah Jawa Timur.

“Desa Kalimalang memiliki semangat yang luar biasa. Kesadaran hukum tidak hanya terlihat dari regulasi, tetapi juga dari partisipasi masyarakat yang aktif. Ini yang membuat kami tertarik untuk mendampingi lebih jauh,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, kedua pihak sepakat untuk menjalin kerja sama berkelanjutan melalui program penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat, serta pelatihan perangkat desa.

Dengan kunjungan ini, Kalimalang kembali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi desa sadar hukum secara administratif, tetapi juga secara kultural - menjadikan hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.